Kamis, 16 Desember 2010 | 17:04 WIB
TEMPO Interaktif, Surabaya - Ketua Umum Persebaya Surabaya versi Liga Primer Indonesia, Saleh Ismail Mukadar, mengatakan baru saja menerima surat dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Namun surat tertanggal 10 Desember 2010 tersebut, baru sampai di tangannya pada 14 Desember.
Isi surat itu, menurut Saleh, adalah permintaan agar seluruh pemain dan offisial Persebaya Liga Primer Indonesia yang menempati mes Eri Irianto di Jalan Karanggayam No. 1 Tambaksari, Surabaya, segera angkat kaki dari tempat tersebut.
"Kami diberi tenggat waktu sampai 31 Desember ini untuk segera pindah, alasannya mes Persebaya akan dipakai untuk kepentingan lain" kata Saleh melalui pesan singkat, Kamis (16/12).
Saleh mengaku kaget dengan isi surat itu. Dia memang tidak memungkiri bahwa sejak mes itu dibangun pada 1993 silam oleh Wali Kota Poernomo Kasidi, Persebaya menggunakan gedung aset Pemerintah Kota Surabaya itu secara gratis.
Bahkan lantai bawah gedung tersebut juga dipakai sebagai sekretariat Pengurus Kota PSSI Surabaya. Tapi sejak manajemen Persebaya berubah menjadi perseroan terbatas, kata dia, mereka akan menggantinya dengan sistem sewa terhadap mes tersebut.
"Kami sudah sanggup membayar bulanan, tapi kok malah diusir," kata Saleh. Saleh mengaku belum punya rencana untuk menanggapi surat wali kota itu dan baru sebatas membicarakannya kepada sesama pengurus lain. "Saya belum punya gambaran apa-apa," imbuh dia.
Kuasa hukum Persebaya Muhammad Sholeh mengatakan, tidak ada yang salah bila pemerintah kota berniat mengambil asetnya. Hanya saja, kata dia, mengapa hal itu dilakukan setelah Persebaya pecah menjadi dua.
"Puluhan tahun kami di sini tidak diotak-atik, tapi setelah Persebaya versi kami akan mengikuti kompetisi LPI justru diusir. Saya curiga ada motif politik di balik semua ini," kata Sholeh.
KUKUH S WIBOWO
Isi surat itu, menurut Saleh, adalah permintaan agar seluruh pemain dan offisial Persebaya Liga Primer Indonesia yang menempati mes Eri Irianto di Jalan Karanggayam No. 1 Tambaksari, Surabaya, segera angkat kaki dari tempat tersebut.
"Kami diberi tenggat waktu sampai 31 Desember ini untuk segera pindah, alasannya mes Persebaya akan dipakai untuk kepentingan lain" kata Saleh melalui pesan singkat, Kamis (16/12).
Saleh mengaku kaget dengan isi surat itu. Dia memang tidak memungkiri bahwa sejak mes itu dibangun pada 1993 silam oleh Wali Kota Poernomo Kasidi, Persebaya menggunakan gedung aset Pemerintah Kota Surabaya itu secara gratis.
Bahkan lantai bawah gedung tersebut juga dipakai sebagai sekretariat Pengurus Kota PSSI Surabaya. Tapi sejak manajemen Persebaya berubah menjadi perseroan terbatas, kata dia, mereka akan menggantinya dengan sistem sewa terhadap mes tersebut.
"Kami sudah sanggup membayar bulanan, tapi kok malah diusir," kata Saleh. Saleh mengaku belum punya rencana untuk menanggapi surat wali kota itu dan baru sebatas membicarakannya kepada sesama pengurus lain. "Saya belum punya gambaran apa-apa," imbuh dia.
Kuasa hukum Persebaya Muhammad Sholeh mengatakan, tidak ada yang salah bila pemerintah kota berniat mengambil asetnya. Hanya saja, kata dia, mengapa hal itu dilakukan setelah Persebaya pecah menjadi dua.
"Puluhan tahun kami di sini tidak diotak-atik, tapi setelah Persebaya versi kami akan mengikuti kompetisi LPI justru diusir. Saya curiga ada motif politik di balik semua ini," kata Sholeh.
KUKUH S WIBOWO
Tidak ada komentar:
Posting Komentar